Logo Universitas Pamulang Suara Aman

Laporkan bullying tanpa menyebut nama

Suara Aman adalah kanal pengaduan perundungan di MA YABIKA agar kamu dapat menyampaikan kejadian dengan tenang tanpa perlu login.

Buat laporan Cek status laporan Privasi
Tanpa nama Tidak perlu akun, nama, alamat IP, atau identitas perangkat.
Hanya dibaca Guru BK Isi laporan dienkripsi dan tidak dapat dibuka oleh pengelola teknis.
Cek balasan lewat kode tiket Pantau tindak lanjut dan balas pesan Guru BK dengan kode acak.

Cara kerja

  1. 1. Tulis laporan

    Pilih peran dan jenis kejadian, lalu ceritakan apa yang terjadi dalam waktu kurang dari 3 menit.

  2. 2. Simpan kode tiket

    Salin atau unduh kode 12 karakter yang muncul sekali setelah laporan berhasil dikirim.

  3. 3. Cek balasan

    Masukkan kode tiket di halaman Cek status untuk melihat perkembangan dan berdiskusi dengan Guru BK.

Jenis-jenis bullying

Perundungan (bullying) umumnya ditandai tiga hal: dilakukan dengan sengaja, terjadi berulang, dan ada ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban. Namun satu kejadian yang menyakitkan pun boleh dilaporkan.

Perundungan fisik
Menyakiti tubuh atau merusak barang, misalnya memukul, menendang, mendorong, menjegal, mengeroyok, atau merusak dan menyembunyikan barang.
Perundungan verbal
Menyakiti dengan kata-kata, misalnya mengejek, memberi julukan merendahkan, menghina fisik atau keluarga, membentak, dan mengancam.
Pengucilan (sosial)
Sengaja menyingkirkan atau mengajak orang lain menjauhi seseorang, menyebar gosip, atau mempermalukan di depan umum.
Perundungan siber
Terjadi lewat chat, grup, atau media sosial, misalnya hinaan, ancaman, menyebar foto atau video memalukan, membuat akun palsu, dan membongkar data pribadi.
Pemalakan atau pemerasan
Memaksa memberi uang, makanan, atau barang, atau memaksa mengerjakan sesuatu demi keuntungan pelaku.
Diskriminasi dan intoleransi
Merendahkan karena suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi fisik, disabilitas, atau latar belakang ekonomi.
Kekerasan seksual
Ucapan, sentuhan, atau konten bernuansa seksual yang tidak diinginkan. Ini kasus serius; segera sampaikan ke guru BK atau orang dewasa yang kamu percaya.

Kaitan dengan Pancasila

Sila Kaitannya dengan perundungan
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Menghormati perbedaan keyakinan dan tidak merendahkan orang karena agamanya; perundungan berbasis keyakinan bertentangan dengan nilai ini.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
Setiap orang punya martabat yang sama. Menghina, menyakiti, atau mempermalukan orang lain bertentangan dengan sikap beradab.
3. Persatuan Indonesia
Pengucilan dan pengelompokan yang memusuhi teman memecah kebersamaan; persatuan tumbuh dari saling menghargai perbedaan.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Masalah diselesaikan dengan mendengarkan dan bermusyawarah, bukan dengan kekerasan atau main hakim sendiri.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Setiap siswa berhak merasa aman dan diperlakukan adil. Kanal pelaporan yang aman membuka akses keadilan, terutama bagi yang takut bersuara.

Dasar hukum yang berlaku

Peraturan Isi singkat
UU No. 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak
Pasal 76C melarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 80 mengancam pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta; jika korban luka berat paling lama 5 tahun dan/atau Rp100 juta; jika korban meninggal paling lama 15 tahun dan/atau Rp3 miliar. Pasal 54 mewajibkan anak di lingkungan sekolah dilindungi dari kekerasan.
Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
Mengatur bentuk kekerasan (fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan), mewajibkan sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), dan menekankan penanganan yang berpihak pada korban serta pemulihan. Menggantikan Permendikbud No. 82 Tahun 2015.
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pelaku yang masih anak (di bawah 18 tahun) ditangani lewat sistem peradilan khusus anak yang mengutamakan pembinaan dan diversi (penyelesaian di luar peradilan) bila syaratnya terpenuhi.
UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (berlaku sejak 2 Januari 2026)
Mengatur perbuatan pidana seperti penganiayaan (misalnya Pasal 466) dan penghinaan ringan (Pasal 436), serta pengancaman dan pemerasan.
UU No. 1 Tahun 2024 (perubahan kedua UU ITE)
Pasal 27A melarang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain lewat sistem elektronik; relevan untuk perundungan siber (ancaman pidana hingga 2 tahun dan/atau denda hingga Rp400 juta menurut Pasal 45 ayat 4).
UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Dasar hukum untuk kasus kekerasan seksual.

Informasi ini ringkas dan bersifat edukatif, bukan nasihat hukum. Rujuk teks resmi di JDIH (peraturan.go.id). Tujuan utama sekolah adalah melindungi dan memulihkan korban serta membina pelaku yang masih anak.